Lompat ke konten utama
Ambis.idMulai Gratis

SKD CPNS · TWK

Soal TWK Pilar Negara CPNS dan Pembahasannya

Diperbarui 10 November 2026 · 10 contoh soal dengan pembahasan

Pilar negara TWK adalah materi Tes Wawasan Kebangsaan yang menguji pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut KepmenPAN-RB 321/2024, aspek ini menilai kemampuanmu membentuk karakter positif lewat empat pilar itu, dan setiap jawaban benar bernilai 5.

Pola yang sering keluar

Contoh di tabel dibuat sendiri oleh tim Ambis untuk menunjukkan bentuk polanya, bukan soal ujian.

Pola Contoh ilustrasi Fakta yang perlu kamu kuasai
Sejarah perumusan Pancasila "Siapa yang menyampaikan pidato dasar negara pada 1 Juni 1945?" Sidang pertama BPUPKI 29 Mei–1 Juni 1945; Soekarno berpidato 1 Juni 1945; Panitia Sembilan menyusun Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Pengesahan dasar negara "Kapan rumusan Pancasila yang berlaku sekarang disahkan?" PPKI mengesahkan UUD 1945 beserta Pembukaannya pada 18 Agustus 1945; sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"
Pengamalan sila dalam kasus Warga berdebat soal lokasi pos ronda, lalu memutuskan lewat rapat RT. Sila yang diamalkan? Musyawarah untuk mufakat = sila keempat; gotong royong dan keadilan = sila kelima
Isi Pembukaan UUD 1945 "Alinea mana yang memuat tujuan negara?" Alinea keempat memuat tujuan negara dan rumusan dasar negara
Pasal kunci UUD 1945 "Pasal yang menyatakan Indonesia negara hukum?" Pasal 1 ayat (3) negara hukum; Pasal 1 ayat (2) kedaulatan di tangan rakyat; Pasal 7 masa jabatan presiden
Amandemen UUD "Berapa kali UUD 1945 diubah?" Empat kali: 1999, 2000, 2001, 2002
Bentuk negara yang tidak bisa diubah "Ketentuan apa yang tidak dapat diubah menurut Pasal 37 ayat (5)?" Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bhinneka Tunggal Ika "Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab apa?" Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular; semboyan tercantum pada lambang negara (Pasal 36A)

Cara mengerjakan

  1. Bedakan soal hafalan dan soal penerapan. Soal hafalan menanyakan tanggal, tokoh, atau pasal. Soal penerapan memberi cerita, lalu menanyakan sila atau nilai yang paling sesuai.
  2. Untuk soal penerapan, cari kata kunci tindakan. Musyawarah, voting, dan rapat mengarah ke sila keempat. Toleransi ibadah mengarah ke sila pertama. Pembagian hasil yang adil mengarah ke sila kelima.
  3. Untuk soal pasal, ingat isi, bukan nomor saja. Opsi pengecoh sering memakai pasal bertetangga, misalnya Pasal 27 dan Pasal 28.
  4. Hafalkan urutan sejarah 1945 sebagai satu garis waktu: BPUPKI (29 Mei), pidato Soekarno (1 Juni), Piagam Jakarta (22 Juni), Proklamasi (17 Agustus), pengesahan UUD oleh PPKI (18 Agustus).
  5. Jaga tempo. TWK berisi 30 soal dan ambangnya 65, setara 13 jawaban benar. Jawaban benar bernilai 5, salah atau kosong 0, jadi isi semua soal.

Contoh soal pilar negara

Soal buatan tim Ambis, bukan soal ujian resmi

  1. Soal 1 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Frasa yang tertulis pada pita dalam cengkeraman Garuda Pancasila dikutip dari sebuah karya sastra masa Majapahit. Karya sastra itu adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: B

    Kenapa benar

    Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada masa Majapahit. Frasa lengkapnya "Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa", artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua.

    Langkah

    1. Ingat pasangan kitab dan pengarang zaman Majapahit: Sutasoma (Mpu Tantular), Negarakertagama (Mpu Prapanca).

    2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Sutasoma.

    3. Tips: Prapanca dan Tantular sering tertukar; kaitkan "Tantular" dengan "Tunggal".

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Negarakertagama menceritakan Kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk, tetapi bukan sumber semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

    • C.

      Arjunawiwaha berasal dari masa Airlangga dan tidak memuat semboyan itu.

    • D.

      Pararaton adalah kitab sejarah raja-raja Singasari dan Majapahit, bukan sumber semboyan.

    • E.

      Bharatayuddha menceritakan perang keluarga Bharata, bukan sumber semboyan.

    Konsep

    Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berakar pada sastra Jawa Kuno masa Majapahit.

    Jebakan umum

    • Menukar Kakawin Sutasoma dengan Negarakertagama karena keduanya berasal dari masa Majapahit.

    Referensi

  2. Soal 2 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan terdapat dalam …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: D

    Kenapa benar

    Ketentuan itu ada di Pasal 37 ayat (5): "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan." Ayat ini ditambahkan melalui Perubahan Keempat UUD 1945 (2002).

    Langkah

    1. Pasal 37 mengatur tata cara perubahan UUD.

    2. Ayat (5) adalah pengecualian: bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah.

    3. Tips: kaitkan "perubahan UUD" dengan Pasal 37 dan "wewenang MPR mengubah UUD" dengan Pasal 3.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Pasal 1 ayat (1) menyatakan Indonesia negara kesatuan berbentuk republik, tetapi tidak mengatur larangan perubahan.

    • B.

      Pasal 18 ayat (1) mengatur pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota.

    • C.

      Pasal 25A mengatur Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara.

    • E.

      Pasal 3 ayat (1) mengatur wewenang MPR mengubah dan menetapkan UUD.

    Konsep

    Bentuk negara kesatuan sebagai ketentuan UUD yang tidak dapat diubah.

    Jebakan umum

    • Memilih Pasal 1 ayat (1) karena sama-sama menyebut negara kesatuan.

    Referensi

  3. Soal 3 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan …"

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: A

    Kenapa benar

    Bunyi lengkapnya: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Rumusan ini menggantikan naskah asli yang menyatakan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

    Langkah

    1. Bedakan naskah asli dan naskah setelah perubahan.

    2. Naskah asli: "… dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

    3. Perubahan Ketiga (2001): "… dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

    4. Tips: soal TWK sering memasang bunyi naskah asli sebagai pengecoh.

    Kenapa opsi lain salah

    • B.

      Ini bunyi naskah asli sebelum perubahan. Sejak 2001, MPR tidak lagi menjadi pelaksana penuh kedaulatan rakyat.

    • C.

      Presiden tidak disebut sebagai pelaksana kedaulatan dalam Pasal 1 ayat (2).

    • D.

      Pasal 1 ayat (2) tidak menyerahkan kedaulatan kepada DPR.

    • E.

      Pemilu diatur di Pasal 22E, bukan dalam rumusan Pasal 1 ayat (2).

    Konsep

    Pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat dari MPR ke UUD setelah amandemen.

    Jebakan umum

    • Menghafal bunyi naskah asli tanpa memperbarui dengan hasil amandemen.

    Referensi

  4. Soal 4 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum dalam …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: E

    Kenapa benar

    Rumusan lima sila Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang juga memuat tujuan negara dan bentuk susunan negara.

    Langkah

    1. Ingat isi tiap alinea Pembukaan: (1) hak kemerdekaan, (2) perjuangan, (3) pernyataan kemerdekaan, (4) tujuan negara dan dasar negara.

    2. Dasar negara (Pancasila) ada di alinea keempat.

    3. Tips: alinea keempat adalah alinea terpanjang dan memuat "… dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, …".

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Alinea pertama berisi pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

    • B.

      Alinea kedua berisi perjuangan pergerakan kemerdekaan yang telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

    • C.

      Alinea ketiga berisi pernyataan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

    • D.

      Pasal 1 mengatur bentuk negara, kedaulatan, dan negara hukum, tidak memuat rumusan sila-sila Pancasila.

    Konsep

    Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai tempat rumusan resmi Pancasila.

    Jebakan umum

    • Mengira rumusan Pancasila ada di batang tubuh UUD.

    Referensi

  5. Soal 5 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Perusahaan logistik PT Arunda (rekaan) melarang karyawannya menggunakan waktu istirahat siang untuk beribadah menurut agamanya dengan alasan "mengganggu ritme kerja". Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang paling langsung dilanggar oleh kebijakan itu adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: C

    Kenapa benar

    Pasal 29 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Melarang karyawan beribadah pada waktu istirahatnya bertentangan dengan jaminan itu. (Pasal 28E ayat (1) juga menjamin kebebasan beribadat, tetapi tidak ada di pilihan.)

    Langkah

    1. Kenali hak yang dibatasi: hak beribadah.

    2. Cari pasal yang menjamin kemerdekaan beribadat: Pasal 29 ayat (2) (juga Pasal 28E ayat (1)).

    3. Di antara opsi, hanya Pasal 29 ayat (2) yang mengatur ibadah.

    4. Tips: tentukan dulu hak apa yang dilanggar, baru cari pasalnya.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, bukan kebebasan beribadah.

    • B.

      Pasal 27 ayat (2) menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karyawan tetap bekerja; yang dibatasi adalah ibadahnya.

    • D.

      Pasal 31 ayat (1) mengatur hak atas pendidikan.

    • E.

      Pasal 33 ayat (1) mengatur perekonomian sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

    Konsep

    Jaminan konstitusional kemerdekaan beragama dan beribadat.

    Jebakan umum

    • Memilih pasal tentang pekerjaan karena latar ceritanya di tempat kerja.

    Referensi

  6. Soal 6 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Pengakuan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: B

    Kenapa benar

    Rumusan itu terdapat dalam Pasal 25A, yang ditambahkan melalui Perubahan Kedua UUD 1945 (2000). Pasal ini menegaskan wawasan Nusantara: Indonesia adalah negara kepulauan dan batas wilayahnya ditetapkan dengan undang-undang.

    Langkah

    1. Kata kunci: "negara kepulauan berciri Nusantara".

    2. Pasal yang memuatnya: Pasal 25A (Bab IXA Wilayah Negara).

    3. Tips: Bab tentang wilayah negara hanya berisi satu pasal, yaitu Pasal 25A.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Pasal 18 ayat (1) mengatur pembagian daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

    • C.

      Pasal 33 ayat (3) mengatur penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara.

    • D.

      Pasal 30 ayat (1) mengatur hak dan kewajiban warga dalam usaha pertahanan dan keamanan.

    • E.

      Pasal 1 ayat (1) mengatur bentuk negara kesatuan berbentuk republik, tidak menyebut negara kepulauan.

    Konsep

    Dasar konstitusional wilayah NKRI sebagai negara kepulauan.

    Jebakan umum

    • Tertukar dengan Pasal 33 ayat (3) karena sama-sama menyebut bumi dan air.

    Referensi

  7. Soal 7 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Panitia Festival Budaya Kota Sendangsari (rekaan) hanya mengundang sanggar seni dari satu suku dengan alasan "agar tampilan festival seragam". Padahal kota itu dihuni warga dari berbagai suku. Kebijakan panitia paling bertentangan dengan …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: D

    Kenapa benar

    Kebijakan itu bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan yang menghargai keragaman. Festival budaya sebuah kota yang majemuk semestinya memberi ruang bagi budaya semua suku warganya, bukan menyeragamkannya.

    Langkah

    1. Identifikasi masalah: keragaman suku diabaikan demi keseragaman.

    2. Pilar yang menekankan persatuan dalam keragaman adalah Bhinneka Tunggal Ika.

    3. Tips: kata "seragam" sebagai alasan meniadakan perbedaan adalah tanda pelanggaran semangat Bhinneka Tunggal Ika.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Kebijakan panitia festival tidak berkaitan dengan hubungan presiden dan lembaga negara.

    • B.

      Masalah utamanya bukan pelanggaran prosedur hukum, melainkan pengabaian keragaman budaya warga.

    • C.

      Otonomi daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah, bukan keterwakilan budaya.

    • E.

      Kedaulatan rakyat berkaitan dengan pemegang kekuasaan tertinggi dan pemilu, bukan pemilihan pengisi acara.

    Konsep

    Bhinneka Tunggal Ika: kesatuan yang tidak meniadakan perbedaan.

    Jebakan umum

    • Menganggap persatuan sama dengan keseragaman.

    Referensi

  8. Soal 8 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Pancasila adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: A

    Kenapa benar

    Pasal 2 UU 12/2011 menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila.

    Langkah

    1. Ingat Pasal 2 UU 12/2011: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara."

    2. Bedakan dengan hierarki di Pasal 7, yang dimulai dari UUD NRI Tahun 1945.

    3. Tips: Pancasila berada di luar hierarki sebagai sumber, bukan sebagai jenis peraturan.

    Kenapa opsi lain salah

    • B.

      Pancasila tidak dimasukkan sebagai jenis peraturan dalam hierarki. Hierarki dimulai dari UUD NRI Tahun 1945.

    • C.

      Pancasila bukan ketetapan MPR.

    • D.

      Pedoman teknis penyusunan peraturan diatur dalam lampiran undang-undang, bukan kedudukan Pancasila.

    • E.

      Rumusan Pancasila ada di Pembukaan, bukan batang tubuh, dan UU 12/2011 menyebutnya sumber segala sumber hukum.

    Konsep

    Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, bukan bagian hierarki peraturan.

    Jebakan umum

    • Menempatkan Pancasila sebagai peraturan di puncak hierarki.

    Referensi

  9. Soal 9 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Pada Pemilu 2004, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Dasar konstitusionalnya, yaitu Pasal 6A ayat (1), masuk ke dalam UUD melalui …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: E

    Kenapa benar

    Pasal 6A ayat (1) ditambahkan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan MPR pada 9 November 2001. Sebelumnya, menurut naskah asli, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.

    Langkah

    1. Pemilihan langsung adalah salah satu hasil Perubahan Ketiga (2001).

    2. Perubahan Keempat (2002) melengkapinya dengan ayat (4) tentang pemilihan oleh MPR bila tidak ada pasangan yang terpilih di putaran kedua.

    3. Tips: kaitkan Perubahan Ketiga dengan perombakan lembaga negara (presiden dipilih langsung, DPD, MK).

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Perubahan Pertama antara lain membatasi masa jabatan presiden (Pasal 7), belum mengatur pemilihan langsung.

    • B.

      Perubahan Kedua antara lain menambah bab HAM, wilayah negara, dan pertahanan, belum mengatur pemilihan presiden langsung.

    • C.

      Perubahan Keempat antara lain mengatur pemilihan putaran kedua oleh MPR bila tidak ada pasangan terpilih (Pasal 6A ayat (4)), tetapi Pasal 6A ayat (1) sudah ada sejak 2001.

    • D.

      Dekret 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 naskah asli, yang menetapkan presiden dipilih MPR.

    Konsep

    Tahapan amandemen UUD 1945 dan perubahan cara pemilihan presiden.

    Jebakan umum

    • Mengira pemilihan presiden langsung baru diatur pada Perubahan Keempat karena pemilu langsung pertama digelar 2004.

    Referensi

  10. Soal 10 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Bupati Lembah Hijau (rekaan) menerbitkan surat edaran yang melarang warga mengkritik pemerintah kabupaten di media sosial dengan alasan menjaga ketertiban. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: C

    Kenapa benar

    Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 28J ayat (2) membolehkan pembatasan hak hanya bila ditetapkan dengan undang-undang, untuk menghormati hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil (moral, agama, keamanan, ketertiban umum). Surat edaran bupati bukan undang-undang, jadi tidak dapat menjadi dasar pembatasan itu.

    Langkah

    1. Hak yang dibatasi: kebebasan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3)).

    2. Syarat pembatasan hak: ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28J ayat (2)).

    3. Surat edaran kepala daerah bukan undang-undang, sehingga tidak memenuhi syarat.

    4. Tips: dua jebakan umum adalah "HAM tidak bisa dibatasi sama sekali" dan "pejabat boleh membatasi demi ketertiban". Keduanya keliru.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Kewenangan menjaga ketertiban tidak memberi dasar untuk membatasi hak konstitusional; Pasal 28J ayat (2) mensyaratkan pembatasan ditetapkan dengan undang-undang.

    • B.

      Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa membatasinya pada ruang fisik.

    • D.

      Pasal 28J ayat (2) justru membolehkan pembatasan, asalkan ditetapkan dengan undang-undang dan untuk tujuan yang disebut di pasal itu.

    • E.

      Persetujuan DPRD tidak mengubah surat edaran menjadi undang-undang. Bentuk pembatasan yang disyaratkan tetap undang-undang.

    Konsep

    Pembatasan hak asasi menurut Pasal 28J ayat (2): sah hanya bila ditetapkan dengan undang-undang dan untuk tujuan yang ditentukan.

    Jebakan umum

    • Menganggap HAM mutlak tanpa pembatasan, atau sebaliknya menganggap pejabat bebas membatasinya.

    Referensi

Latihan berwaktu

Sudah paham polanya? Uji dengan waktu.

Kerjakan 10 soal berwaktu Tryout SKD CPNS gratis

Topik lain di TWK

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa soal pilar negara di TWK SKD CPNS?

Jumlah per aspek tidak diumumkan. KepmenPAN-RB 321/2024 hanya menetapkan TWK berisi 30 soal yang mencakup nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara.

Apakah soal pilar negara hanya hafalan pasal?

Tidak. Sebagian soal menanyakan fakta seperti tanggal atau isi pasal, tetapi banyak soal berbentuk cerita singkat yang meminta kamu memilih nilai Pancasila atau prinsip UUD yang paling sesuai dengan situasi.

Sumber belajar apa yang paling aman untuk pasal UUD 1945?

Pakai naskah UUD 1945 hasil perubahan dari situs resmi pemerintah, misalnya JDIH atau MPR. Ringkasan di internet sering keliru menyebut nomor ayat.