Lompat ke konten utama
Ambis.idMulai Gratis

SKD CPNS · TWK

Soal TWK Bahasa Negara CPNS dan Pembahasannya

Diperbarui 10 November 2026 · 10 contoh soal dengan pembahasan

Bahasa negara TWK adalah materi Tes Wawasan Kebangsaan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, sejarahnya, serta pemakaian bahasa yang baik dan benar. Menurut KepmenPAN-RB 321/2024, aspek ini menilai kemampuanmu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pola yang sering keluar

Contoh di tabel dibuat sendiri oleh tim Ambis untuk menunjukkan bentuk polanya, bukan soal ujian.

Pola Contoh ilustrasi Fakta yang perlu kamu kuasai
Dasar hukum "Pasal UUD 1945 yang menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia?" Pasal 36; UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Bahasa persatuan vs bahasa negara "Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berawal dari …" Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 (bahasa persatuan); UUD 1945 Pasal 36 (bahasa negara)
Fungsi bahasa negara "Manakah yang termasuk fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara?" Bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi resmi pemerintahan, pengembangan ilmu
Sejarah perkembangan "Kongres Bahasa Indonesia I diselenggarakan di kota …" Solo, 1938
Kata baku "Penulisan yang baku adalah …" (praktik/praktek, risiko/resiko, analisis/analisa) Praktik, risiko, analisis, apotek, kualitas, nasihat
Ejaan dan huruf kapital "Kalimat dengan penulisan huruf kapital yang benar menurut EYD Edisi V?" Nama jabatan diikuti nama orang ditulis kapital; nama jabatan yang tidak merujuk orang tertentu ditulis kecil
Kata depan dan imbuhan "di rumah" atau "dirumah"? "dikirim" atau "di kirim"? Kata depan di dipisah dari kata tempat; awalan di- disambung dengan kata kerja
Penggunaan di ruang publik Papan nama kantor pemerintah memakai istilah asing. Sikap yang sesuai aturan? Utamakan bahasa Indonesia; bahasa asing boleh mendampingi

Cara mengerjakan

  1. Kenali bentuk soalnya dulu: dasar hukum, sejarah, fungsi, atau kaidah ejaan. Soal ejaan butuh pemeriksaan per kata.
  2. Untuk soal ejaan, periksa satu kaidah per opsi. Cek huruf kapital, lalu kata depan, lalu tanda baca. Biasanya hanya satu opsi yang bersih dari semua kesalahan.
  3. Untuk kata baku, ingat pola serapan: banyak kata serapan berakhiran -is atau -ik (analisis, praktik), bukan -a atau -ek.
  4. Bedakan bahasa persatuan (1928) dan bahasa negara (UUD 1945). Pengecoh sering menukar keduanya.
  5. Isi semua soal. Jawaban benar bernilai 5, salah atau kosong 0. Ambang TWK 65 setara 13 benar dari 30 soal.

Contoh soal bahasa negara

Soal buatan tim Ambis, bukan soal ujian resmi

  1. Soal 1 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Dalam rapat penyusunan peraturan desa, seorang peserta menanyakan dasar konstitusional kewajiban memakai bahasa Indonesia dalam dokumen resmi desa. Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang paling langsung menetapkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: B

    Kenapa benar

    Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." Pasal ini termasuk dalam Bab XV tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

    Langkah

    1. Ingat urutan Bab XV: Pasal 35 (bendera), 36 (bahasa), 36A (lambang), 36B (lagu kebangsaan), 36C (pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang).

    2. Tips: urutan judul UU 24/2009 (bendera, bahasa, lambang, lagu) sama dengan urutan pasal itu.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Pasal 35 mengatur bendera negara Sang Merah Putih.

    • C.

      Pasal 36A mengatur lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

    • D.

      Pasal 36B mengatur lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    • E.

      Pasal 32 ayat (2) mengatur penghormatan negara terhadap bahasa daerah.

    Konsep

    Dasar konstitusional bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

    Jebakan umum

    • Menukar Pasal 36 dengan Pasal 36A atau 36B.

    Referensi

  2. Soal 2 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Bunyi ikrar ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang tepat adalah: "Kami putra dan putri Indonesia …"

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: D

    Kenapa benar

    Ikrar ketiga berbunyi "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Rumusannya bukan "berbahasa satu": bahasa Indonesia dijunjung sebagai bahasa persatuan, sementara bahasa daerah tetap hidup.

    Langkah

    1. Ikrar 1: bertumpah darah yang satu. Ikrar 2: berbangsa yang satu. Ikrar 3: menjunjung bahasa persatuan.

    2. Tips: perhatikan perbedaan kata kerja: "mengaku" pada ikrar 1–2 dan "menjunjung" pada ikrar 3.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Ini salah kaprah yang sering muncul. Ikrar ketiga tidak berbunyi "berbahasa satu", melainkan "menjunjung bahasa persatuan", sehingga bahasa daerah tetap dihormati.

    • B.

      Ini ikrar kedua.

    • C.

      Ini ikrar pertama.

    • E.

      Ikrar tidak mewajibkan penggunaan dalam pergaulan sehari-hari.

    Konsep

    Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda.

    Jebakan umum

    • Menghafal ikrar ketiga sebagai "berbahasa satu".

    Referensi

  3. Soal 3 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Menurut Pasal 32 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kedudukan bahasa daerah adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: A

    Kenapa benar

    Pasal 32 ayat (2) berbunyi "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional." Ayat ini ditambahkan melalui Perubahan Keempat UUD 1945 (2002).

    Langkah

    1. Ingat dua hal: bahasa Indonesia adalah bahasa negara (Pasal 36), bahasa daerah dihormati dan dipelihara (Pasal 32 ayat (2)).

    2. Tips: kedudukan bahasa Indonesia yang kuat tidak meniadakan bahasa daerah.

    Kenapa opsi lain salah

    • B.

      UUD tidak menetapkan bahasa daerah sebagai bahasa resmi kedua.

    • C.

      UUD justru mengamanatkan pemeliharaan, bukan penggantian.

    • D.

      Bahasa pengantar wajib dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.

    • E.

      Tidak ada pembatasan seperti itu dalam UUD.

    Konsep

    Kedudukan bahasa daerah dalam UUD sebagai kekayaan budaya nasional.

    Jebakan umum

    • Mengira bahasa daerah harus digantikan bahasa Indonesia.

    Referensi

  4. Soal 4 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Pengembang (rekaan) milik warga negara Indonesia berencana menamai kompleks perumahannya "Green Valley Residence". Menurut UU Nomor 24 Tahun 2009, pernyataan yang tepat adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: C

    Kenapa benar

    Pasal 36 ayat (3) UU 24/2009 mewajibkan bahasa Indonesia untuk nama bangunan, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, dan lembaga pendidikan yang didirikan atau dimiliki WNI atau badan hukum Indonesia. Ayat (4) membolehkan bahasa daerah atau asing bila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

    Langkah

    1. Kategori nama: permukiman milik WNI, termasuk dalam Pasal 36 ayat (3).

    2. Aturan umum: wajib bahasa Indonesia.

    3. Pengecualian (ayat (4)): bahasa daerah atau asing bila bernilai sejarah, budaya, adat istiadat, atau keagamaan.

    4. Tips: pada soal penamaan, cari aturan umum dulu, lalu cek apakah ada pengecualian yang terpenuhi.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Kewajiban berlaku juga untuk permukiman yang didirikan atau dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia.

    • B.

      Ketentuan ukuran huruf seperti ini tidak menjawab kewajiban penamaan dalam Pasal 36.

    • D.

      Status bahasa Inggris sebagai bahasa internasional bukan pengecualian yang diatur undang-undang.

    • E.

      Yang diwajibkan adalah bahasa Indonesia; bahasa daerah hanya pengecualian bila memiliki nilai tertentu.

    Konsep

    Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia untuk nama bangunan dan permukiman.

    Jebakan umum

    • Mengira kepemilikan swasta membebaskan dari kewajiban penamaan berbahasa Indonesia.

    Referensi

  5. Soal 5 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Presiden menyampaikan pidato resmi di sebuah forum internasional di luar negeri. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2009, bahasa yang wajib digunakan dalam pidato resmi tersebut adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: E

    Kenapa benar

    Pasal 28 UU 24/2009 mewajibkan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Perpres 63/2019 mengatur lebih lanjut, termasuk penyediaan penerjemah.

    Langkah

    1. Jenis kegiatan: pidato resmi Presiden.

    2. Pasal 28 UU 24/2009: wajib bahasa Indonesia, di dalam maupun di luar negeri.

    3. Tips: kata "di luar negeri" sering dijadikan pengecoh agar kamu memilih bahasa Inggris.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Undang-undang mewajibkan bahasa Indonesia untuk pidato resmi Presiden, termasuk di luar negeri; penerjemahan dapat disediakan.

    • B.

      Tidak ada kewajiban memakai bahasa tuan rumah.

    • C.

      Kewajiban bahasa pidato resmi Presiden ditetapkan undang-undang, bukan panitia.

    • D.

      Bahasa daerah tidak menjadi bahasa pidato resmi kenegaraan.

    Konsep

    Bahasa Indonesia dalam pidato resmi pejabat negara sebagai wujud kedudukan bahasa negara.

    Jebakan umum

    • Mengira forum internasional mewajibkan bahasa Inggris.

    Referensi

  6. Soal 6 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Menurut UU Nomor 24 Tahun 2009, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ditunjukkan oleh penggunaannya sebagai …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: B

    Kenapa benar

    Pasal 25 ayat (3) UU 24/2009 menyebut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, antara lain bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Opsi lain adalah fungsi sebagai bahasa nasional (Pasal 25 ayat (2)).

    Langkah

    1. Bedakan dua kedudukan: bahasa nasional (ayat (2)) dan bahasa resmi negara (ayat (3)).

    2. Bahasa nasional: jati diri, kebanggaan, pemersatu, komunikasi antardaerah.

    3. Bahasa resmi negara: kenegaraan, pendidikan, komunikasi nasional, niaga, iptek.

    4. Tips: fungsi "resmi negara" biasanya terkait urusan formal dan kelembagaan.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Jati diri bangsa adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

    • C.

      Kebanggaan nasional termasuk fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

    • D.

      Pemersatu suku bangsa termasuk fungsi bahasa nasional.

    • E.

      Komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah termasuk fungsi bahasa nasional.

    Konsep

    Perbedaan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.

    Jebakan umum

    • Mencampuradukkan fungsi bahasa nasional dan bahasa resmi negara.

    Referensi

  7. Soal 7 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Sebuah kementerian akan menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan dari Jepang. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2009, bahasa nota kesepahaman itu adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: D

    Kenapa benar

    Pasal 31 UU 24/2009: bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau WNI. Bila melibatkan pihak asing, naskahnya ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

    Langkah

    1. Pihak: kementerian (instansi pemerintah) dan perusahaan asing.

    2. Ayat (1): wajib bahasa Indonesia.

    3. Ayat (2): karena ada pihak asing, ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris.

    4. Tips: bahasa asing di sini adalah tambahan, bukan pengganti.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Nota kesepahaman yang melibatkan instansi pemerintah RI wajib memakai bahasa Indonesia.

    • B.

      Bahasa Indonesia tetap wajib; bahasa pihak asing ditulis juga, bukan menggantikan.

    • C.

      Untuk perjanjian yang melibatkan pihak asing, undang-undang menyebut naskahnya ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris.

    • E.

      Bahasa perjanjian yang melibatkan lembaga negara atau instansi pemerintah diatur undang-undang, tidak bebas.

    Konsep

    Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing.

    Jebakan umum

    • Mengira bahasa Inggris boleh menggantikan bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional.

    Referensi

  8. Soal 8 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Sebuah SMA negeri (rekaan) memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran Bahasa Inggris, sedangkan mata pelajaran lain memakai bahasa Indonesia. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2009, praktik ini …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: A

    Kenapa benar

    Pasal 29 ayat (1) UU 24/2009 mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Ayat (2) membolehkan bahasa asing sebagai bahasa pengantar untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Memakai bahasa Inggris dalam pelajaran Bahasa Inggris termasuk tujuan itu.

    Langkah

    1. Aturan umum (ayat (1)): bahasa pengantar pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.

    2. Pengecualian (ayat (2)): bahasa asing untuk mendukung kemampuan berbahasa asing.

    3. Pelajaran Bahasa Inggris memenuhi pengecualian itu.

    4. Tips: cari "tujuan" penggunaan bahasa asing untuk menilai apakah pengecualian berlaku.

    Kenapa opsi lain salah

    • B.

      Undang-undang memberi pengecualian untuk tujuan mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

    • C.

      Pengecualian ini tidak mensyaratkan status sekolah internasional.

    • D.

      Bahasa pengantar yang diwajibkan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah.

    • E.

      Dasar kebolehannya adalah tujuan pembelajaran, bukan persetujuan orang tua.

    Konsep

    Bahasa pengantar pendidikan dan pengecualiannya dalam UU 24/2009.

    Jebakan umum

    • Menganggap aturan bahasa Indonesia sebagai larangan mutlak bahasa asing di sekolah.

    Referensi

  9. Soal 9 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Sebuah produk perawatan kulit impor beredar di Indonesia dengan informasi produk yang hanya ditulis dalam bahasa Inggris. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2009, ketentuan yang berlaku adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: C

    Kenapa benar

    Pasal 37 UU 24/2009: bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Informasi itu dapat dilengkapi bahasa daerah atau bahasa asing sesuai keperluan.

    Langkah

    1. Produk beredar di Indonesia, baik buatan dalam maupun luar negeri.

    2. Wajib ada informasi berbahasa Indonesia; bahasa lain boleh sebagai pelengkap.

    3. Tips: kata "dapat dilengkapi" berarti tambahan, bukan pengganti.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Kewajiban berlaku untuk produk dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di Indonesia.

    • B.

      Asal produk tidak menghapus kewajiban bahasa Indonesia.

    • D.

      Bahasa asing boleh dipakai sebagai pelengkap.

    • E.

      Pasal 37 berlaku untuk produk barang atau jasa secara umum.

    Konsep

    Kewajiban bahasa Indonesia pada informasi produk yang beredar di Indonesia.

    Jebakan umum

    • Mengira produk impor bebas dari kewajiban label berbahasa Indonesia.

    Referensi

  10. Soal 10 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Pemerintah Kota Batu Lintang (rekaan) menerbitkan aturan yang mewajibkan nama usaha di papan nama toko memakai bahasa Indonesia, sekaligus melarang sama sekali penggunaan bahasa dan aksara daerah pada papan nama. Penilaian yang paling tepat adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: E

    Kenapa benar

    Kewajiban nama usaha berbahasa Indonesia sejalan dengan Pasal 36 ayat (3) UU 24/2009. Namun, Pasal 36 ayat (4) membolehkan bahasa daerah bila memiliki nilai budaya atau adat, dan Pasal 32 ayat (2) UUD mengamanatkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. Larangan total bahasa dan aksara daerah karena itu tidak sejalan.

    Langkah

    1. Pisahkan dua bagian aturan: kewajiban bahasa Indonesia dan larangan total bahasa daerah.

    2. Bagian 1 sesuai Pasal 36 ayat (3) UU 24/2009.

    3. Bagian 2 bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) UUD dan pengecualian Pasal 36 ayat (4).

    4. Tips: pada soal evaluasi kebijakan, nilai setiap bagian secara terpisah sebelum memilih kesimpulan.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      UUD juga mengakui bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat (2)).

    • B.

      Nama lembaga usaha milik WNI justru termasuk yang wajib berbahasa Indonesia menurut Pasal 36 ayat (3).

    • C.

      Penilaian ini terbalik: kewajiban bahasa Indonesia ada dasarnya, sedangkan larangan total bahasa daerah yang bermasalah.

    • D.

      Membedakan perlakuan berdasarkan asal pemilik bersifat diskriminatif dan tidak ada dasarnya.

    Konsep

    Keseimbangan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan pemeliharaan bahasa daerah.

    Jebakan umum

    • Menilai kebijakan secara utuh tanpa memisahkan bagian yang tepat dan yang keliru.

    Referensi

Latihan berwaktu

Sudah paham polanya? Uji dengan waktu.

Kerjakan 10 soal berwaktu Tryout SKD CPNS gratis

Topik lain di TWK

Pertanyaan yang sering diajukan

Ejaan apa yang dipakai untuk soal bahasa negara?

Pakai Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) Edisi V yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Cek juga KBBI daring untuk kata baku.

Apakah soal bahasa negara hanya soal ejaan?

Tidak. Selain ejaan dan kata baku, soal bisa menanyakan dasar hukum, sejarah, dan fungsi bahasa Indonesia. Pembagian jumlahnya tidak diumumkan resmi.

Kenapa soal ejaan masuk TWK, bukan TIU?

Karena KepmenPAN-RB 321/2024 menempatkan bahasa negara sebagai salah satu dari lima aspek TWK. Soal verbal di TIU menguji penalaran, misalnya analogi dan silogisme, bukan kaidah ejaan.