Lompat ke konten utama
Ambis.idMulai Gratis

BUMN · TWK BUMN

Soal TWK BUMN dan Pembahasannya

Diperbarui 10 November 2026 · 10 contoh soal dengan pembahasan

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) BUMN adalah subtes Tes Online 1 Rekrutmen Bersama BUMN yang menguji pengetahuan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan. Pada RBB 2025, TWK berisi 10 soal dengan ambang 50 dan bobot 10% di Tes Online 1 menurut dashboard pelamar resmi, sedangkan durasinya disebut 10 menit oleh sebagian media dan 5 menit oleh media lain.

Pola yang sering keluar

Contoh di tabel dibuat sendiri oleh tim Ambis untuk menunjukkan bentuk polanya, bukan soal ujian.

Materi Contoh ilustrasi Cara mengenali
Sila dan lambang Pancasila Sila ketiga "Persatuan Indonesia" berlambang pohon beringin Hafalkan pasangan sila, bunyi, dan lambang
Pasal kunci UUD 1945 Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum" Soal menyebut isi pasal dan meminta nomor, atau sebaliknya
Ekonomi dalam UUD Pasal 33 ayat (3): bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Kata kunci "kekayaan alam" mengarah ke Pasal 33
Amandemen UUD UUD 1945 diamandemen empat kali pada 1999–2002 Soal tahun atau jumlah amandemen
Sejarah perumusan PPKI mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 Bedakan tugas BPUPKI (merumuskan) dan PPKI (mengesahkan)
Bhinneka Tunggal Ika Semboyan diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular Soal asal-usul semboyan
Sejarah pergerakan Sumpah Pemuda diikrarkan 28 Oktober 1928 Soal tanggal dan tokoh peristiwa kebangsaan

Cara mengerjakan

  1. Jawab cepat. 10 soal dalam 5–10 menit memberi waktu 30–60 detik per soal. Soal faktual dijawab dari ingatan, bukan dihitung.
  2. Baca kata kunci di soal. Kata "mengesahkan", "merumuskan", "ayat", atau "sila" langsung mempersempit pilihan.
  3. Waspadai opsi yang hampir sama. Pengecoh sering hanya beda satu angka pasal atau satu tahun.
  4. Belajar dari sumber primer. Baca naskah UUD 1945 hasil amandemen dan teks Pancasila yang resmi, bukan ringkasan yang belum dicek.
  5. Isi semua soal sebelum waktu habis.

Contoh soal tes wawasan kebangsaan (bumn)

Soal buatan tim Ambis, bukan soal ujian resmi

  1. Soal 1 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Pada perisai lambang negara Garuda Pancasila, sila ketiga "Persatuan Indonesia" dilambangkan dengan …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: B

    Kenapa benar

    Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Lambang sila lainnya: bintang (sila 1), rantai (sila 2), kepala banteng (sila 4), padi dan kapas (sila 5).

    Langkah

    1. Hafalkan urutan lambang sila: bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas.

    2. Sila ketiga: pohon beringin.

    3. Tips: beringin yang akarnya menjalar dikaitkan dengan persatuan.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Rantai melambangkan sila kedua.

    • C.

      Kepala banteng melambangkan sila keempat.

    • D.

      Padi dan kapas melambangkan sila kelima.

    • E.

      Bintang melambangkan sila pertama.

    Konsep

    Lambang sila-sila Pancasila pada perisai Garuda Pancasila.

    Jebakan umum

    • Menukar lambang sila kedua dan ketiga.

    Referensi

  2. Soal 2 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Lagu yang pertama kali diperdengarkan pada penutupan Kongres Pemuda II tahun 1928 dan kini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, diciptakan oleh …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: E

    Kenapa benar

    Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperdengarkan pertama kali pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. UU 24/2009 menegaskannya sebagai lagu kebangsaan.

    Langkah

    1. Kaitkan Indonesia Raya dengan W.R. Supratman dan Kongres Pemuda II (1928).

    2. Tips: hafalkan pasangan lagu nasional dan penciptanya yang sering diuji.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Ismail Marzuki menciptakan banyak lagu perjuangan, tetapi bukan Indonesia Raya.

    • B.

      Cornel Simanjuntak juga komponis lagu perjuangan, tetapi bukan pencipta Indonesia Raya.

    • C.

      Kusbini dikenal sebagai pencipta lagu "Bagimu Negeri".

    • D.

      Husein Mutahar menciptakan lagu "Hari Merdeka" dan "Syukur".

    Konsep

    Sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Jebakan umum

    • Menukar pencipta lagu kebangsaan dengan pencipta lagu nasional lain.

    Referensi

  3. Soal 3 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Menurut Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: A

    Kenapa benar

    Pasal 33 ayat (2) berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Ketentuan ini menjadi salah satu dasar keberadaan badan usaha milik negara.

    Langkah

    1. Ingat Pasal 33: ayat (1) usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, ayat (2) cabang produksi penting dikuasai negara, ayat (3) bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara.

    2. Tips: Pasal 33 sering diuji pada TWK BUMN karena berkaitan dengan peran negara dalam ekonomi.

    Kenapa opsi lain salah

    • B.

      Pasal 33 ayat (2) justru menempatkan cabang produksi penting di bawah penguasaan negara.

    • C.

      Pasal 33 ayat (2) tidak menyerahkannya hanya kepada koperasi.

    • D.

      Rumusan pasal menyebut negara, bukan pemerintah daerah.

    • E.

      Pasal 33 ayat (2) tidak mengatur penetapan oleh MPR.

    Konsep

    Penguasaan negara atas cabang produksi penting dalam perekonomian nasional.

    Jebakan umum

    • Menukar isi ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33.

    Referensi

  4. Soal 4 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni ditetapkan dengan …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: C

    Kenapa benar

    Hari Lahir Pancasila (1 Juni) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, sekaligus menjadikannya hari libur nasional. Tanggal ini merujuk pada pidato Soekarno di sidang BPUPKI, 1 Juni 1945.

    Langkah

    1. Kaitkan 1 Juni dengan pidato Soekarno di BPUPKI (1945).

    2. Penetapan sebagai hari nasional: Keppres 24/2016.

    3. Tips: bedakan dasar hukum hari nasional dengan undang-undang tentang simbol negara.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      UU 24/2009 mengatur bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

    • B.

      Tap MPR II/1978 mengatur P4, bukan Hari Lahir Pancasila.

    • D.

      Dekret 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945.

    • E.

      Perpres 63/2019 mengatur penggunaan bahasa Indonesia.

    Konsep

    Penetapan Hari Lahir Pancasila.

    Jebakan umum

    • Menukar dasar hukum hari nasional dengan peraturan lain yang bernomor mirip.

    Referensi

  5. Soal 5 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Pernyataan "Negara Indonesia adalah negara hukum" tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Ketentuan ini masuk ke dalam UUD melalui …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: D

    Kenapa benar

    Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum" ditambahkan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001, bersama perubahan Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat.

    Langkah

    1. Perubahan Ketiga (9 November 2001) mengubah Pasal 1 ayat (2) dan menambah ayat (3).

    2. Tips: dalam naskah asli, istilah "negara hukum" (rechtsstaat) hanya muncul di Penjelasan.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Naskah asli hanya menyebut prinsip negara hukum dalam Penjelasan, belum dalam pasal.

    • B.

      Perubahan Pertama terutama mengatur kekuasaan presiden dan DPR.

    • C.

      Perubahan Kedua antara lain mengatur HAM, wilayah negara, dan pertahanan.

    • E.

      Perubahan Keempat antara lain mengatur pendidikan, perekonomian, dan aturan peralihan; Pasal 1 ayat (3) sudah ada sejak 2001.

    Konsep

    Penegasan prinsip negara hukum melalui amandemen UUD.

    Jebakan umum

    • Mengira prinsip negara hukum sudah tercantum dalam pasal naskah asli.

    Referensi

  6. Soal 6 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Menurut Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya … dari APBN serta APBD.

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: B

    Kenapa benar

    Pasal 31 ayat (4) menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat ini hasil Perubahan Keempat (2002).

    Langkah

    1. Ingat angka mandat anggaran pendidikan: minimal 20 persen.

    2. Tips: ayat ini juga menyebut APBD, bukan hanya APBN.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Angka ini terlalu kecil; mandat konstitusinya sekurang-kurangnya 20 persen.

    • C.

      Angka ini sering muncul sebagai tebakan, tetapi rumusan pasal menyebut 20 persen.

    • D.

      Rumusan Pasal 31 ayat (4) menyebut angka 20, bukan 15.

    • E.

      UUD tidak menetapkan 30 persen; angka minimalnya 20 persen.

    Konsep

    Mandat konstitusional anggaran pendidikan.

    Jebakan umum

    • Hanya mengingat "APBN" dan lupa APBD juga termasuk.

    Referensi

  7. Soal 7 dari 10

    Pilih satu jawaban

    UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: E

    Kenapa benar

    UUD 1945 disahkan oleh PPKI dalam sidang 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi. Pada sidang yang sama PPKI juga memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.

    Langkah

    1. BPUPKI: merancang (29 Mei–1 Juni dan 10–17 Juli 1945).

    2. Panitia Sembilan: Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

    3. PPKI: mengesahkan UUD (18 Agustus 1945).

    4. Tips: pisahkan peran "merancang" (BPUPKI) dan "mengesahkan" (PPKI).

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      BPUPKI merancang dasar negara dan rancangan UUD, tetapi pengesahan dilakukan PPKI.

    • B.

      KNIP dibentuk setelah 18 Agustus 1945 dan berfungsi membantu presiden.

    • C.

      MPR belum terbentuk pada 1945.

    • D.

      Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta (22 Juni 1945), bukan mengesahkan UUD.

    Konsep

    Peran lembaga dalam penyusunan dan pengesahan UUD 1945.

    Jebakan umum

    • Menukar peran BPUPKI dan PPKI.

    Referensi

  8. Soal 8 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berikut, kecuali …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: C

    Kenapa benar

    Pasal 33 ayat (4) menyebut prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Monopoli bukan prinsip demokrasi ekonomi.

    Langkah

    1. Ingat tujuh unsur ayat (4): kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

    2. Monopoli bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi.

    3. Tips: pada soal "kecuali", cari opsi yang bertentangan dengan semangat pasal.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Kebersamaan termasuk prinsip yang disebut ayat (4).

    • B.

      Efisiensi berkeadilan termasuk prinsip yang disebut.

    • D.

      Berwawasan lingkungan termasuk prinsip yang disebut.

    • E.

      Kemandirian termasuk prinsip yang disebut.

    Konsep

    Prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4).

    Jebakan umum

    • Tidak teliti membaca kata "kecuali".

    Referensi

  9. Soal 9 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Sebuah BUMN (rekaan) memberi pelatihan dan pinjaman lunak kepada pelaku usaha mikro di sekitar wilayah operasinya. Kegiatan ini paling sejalan dengan nilai Pancasila sila …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: A

    Kenapa benar

    Kegiatan itu paling sejalan dengan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pelatihan dan pinjaman lunak membantu pelaku usaha mikro berkembang, sehingga kesejahteraan lebih merata.

    Langkah

    1. Inti kegiatan: memberdayakan usaha mikro agar kesejahteraan lebih merata.

    2. Nilai yang paling sesuai: keadilan sosial (sila kelima).

    3. Tips: cocokkan inti tindakan, bukan latar ceritanya.

    Kenapa opsi lain salah

    • B.

      Teks tidak menyebut motif keagamaan; inti kegiatannya adalah pemerataan ekonomi.

    • C.

      Kesopanan bukan inti kegiatan ini.

    • D.

      Kesamaan daerah tidak disebut dan bukan inti nilai persatuan.

    • E.

      Cara pengambilan keputusan tidak disebut dalam cerita.

    Konsep

    Pengamalan sila kelima dalam peran BUMN.

    Jebakan umum

    • Memilih sila berdasarkan unsur cerita yang tidak menjadi inti.

    Referensi

  10. Soal 10 dari 10

    Pilih satu jawaban

    Pernyataan yang paling tepat tentang Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah …

    Lihat kunci & pembahasan

    Kunci: D

    Kenapa benar

    Pasal 33 ayat (3) berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Penguasaan negara di sini bertujuan untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar pendapatan negara.

    Langkah

    1. Pegang dua kata kunci: "dikuasai oleh negara" dan "sebesar-besar kemakmuran rakyat".

    2. Singkirkan opsi yang mengganti subjek (pemerintah pusat, daerah, BUMN) atau tujuannya.

    3. Tips: pada soal tafsir pasal, perhatikan subjek dan tujuan dalam rumusan resmi.

    Kenapa opsi lain salah

    • A.

      Pasal itu memakai frasa "dikuasai oleh negara", bukan dimiliki pribadi pemerintah pusat.

    • B.

      Pasal 33 ayat (3) tidak mengatur pelaku pengolahan secara khusus.

    • C.

      Tujuan yang disebut pasal adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    • E.

      Pasal 33 ayat (3) menyebut negara, bukan daerah penghasil.

    Konsep

    Penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

    Jebakan umum

    • Menyamakan "dikuasai negara" dengan "dimiliki pemerintah" atau "untuk pendapatan negara".

    Referensi

Latihan berwaktu

Sudah paham polanya? Uji dengan waktu.

Kerjakan 10 soal berwaktu Tryout BUMN gratis

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya TWK BUMN dan TWK CPNS?

TWK BUMN hanya 10 soal pada RBB 2025, dengan bobot 10% di Tes Online 1. TWK SKD CPNS berisi 30 soal dengan ambang 65 menurut KepmenPAN-RB 321/2024, dan mencakup aspek nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara.

Berapa ambang TWK BUMN?

Pada RBB 2025, ambangnya 50 menurut dashboard pelamar resmi. RBB 2026 belum diumumkan per 10 November 2026.

Apakah latihan TWK BUMN di Ambis memakai soal resmi?

Tidak. Soal Ambis disusun orisinal. Untuk fakta pasal dan sejarah, cocokkan juga dengan naskah UUD 1945 hasil perubahan. Ambis tidak berafiliasi dengan FHCI BUMN.